Satulabsky: Amira Maryana

Showing posts with label Amira Maryana. Show all posts

Amira Maryana dan Tokoh Sejarah, Abdul Hakim

Januar Hakim dan Jasmini Hakim

Dalam rangka memenuhi tugas ke dua sejarah, saya mewawancarai kakek saya, Januar Hakim sebagai saksi dari tokoh yang saya pelajari yaitu Abdul Hakim. Abdul Hakim adalah ayah dari kakek saya atau buyut saya yang saya sebut “tulang tobang”, karena mengikuti cara penyebutan orang batak.

Biografi Abdul Hakim

Buyut saya yang bernama Abdul Hakim lahir pada tanggal 15 Juli tahun 1905 di Sarolangun Jambi. Iya telah meninggal pada tahun 1961. Ia adalah anak ke dua dari sembilan bersaudara. Ia memiliki satu kakak laki-laki, tiga adik laki-laki dan empat adik perempuan. Ia adalah anak dari Karim yang bergelar Maharaja Gading.

Abdul Hakim menempuh pendidikan dasar nya di AEF, Palembang sampai tahun 1917 karena pada zaman dahulu AEF hanya ada di Palembang, belum ada di Jambi. Setelah tamat bersekolah dasar di AEF orang tua nya memerintahkan dia untuk bersekolah di SMP Mulo, Padang. Di SMP Mulo dia mulai berkenalan dengan wanita yang nanti nya menjadi pendamping hidupnya, yaitu Mariana Lubis. Pada saat itu Mariana Lubis masih SD. Karena tidak ada SMA di Sumatera, maka Abdul Hakim dipindahkan ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya. Tetapi saat ia pindah ke Jakarta keluarga nya tidak ikut pindah, karena ia dianggap sudah bisa menjaga diri. Di Jakarta, Abdul Hakim bersekolah di KWF yang terletak di daerah Matraman, dan sekarang sudah menjadi komplek departemen sosial. Pada masa itu, KWF sama dengan SMK Ekonomi. Abdul Hakim tamat SMA pada tahun 1920-an. Tadinya ia ingin melanjutkan kuliah di Belanda, tetapi tidak diizinkan oleh ayahnya karena pada masa itu belum ada pesawat, sehingga untuk ke Belanda membutuhkan waktu dua bulan menaiki kapal maka ayahnya mengantisipasi takut ada apa-apa di Jakarta dan ia tidak bisa pulang. Pada zaman dulu sangat jarang orang yang mencapai tahap pendidikan SMA, apalagi kuliah.

Akhirnya Abdul Hakim memutuskan untuk menetap di Jakarta, dan melamar kerja. Ia bekerja di kantor bea cukai, Priok. Tetapi pada tahun 1952 ia disuruh pulang ke Medan oleh ayahnya. Di Medan ia menikah dengan Mariana Lubis atau biasa saya panggil ompung perempuan. Karena menikah, akhirnya ia memutuskan untuk menetap di Medan. Pada saat itu diadakan pemilihan perwakilan kotamadya Medan, dan ia diterima menjadi anggota. Selain menjadi anggota kotamadya Medan, Abdul Hakim juga bekerja sebagai guru privat bahasa inggris dan bahasa perancis. Ia meminjang duit di bank untuk membayar uang muka membangun rumah di Medan, tepatnya di Sosopan. Pada tahun 1937 masa jabatannya sebagai anggota kotamadya Medan habis, ia mencari kerja, dan akhirnya mendapatkan pekerjaan di Departemen Keuangan, di Jakarta tepatnya di Lapangan Banteng. Pada saat di Jakarta ia tinggal di daerah Petojo, dan setiap hari ia ke kantor dengan mengendarai sepeda. Untuk masa itu, ia tinggal di daerah yang sudah cukup elit, di daerah itu jalanan nya besat, dan sudah ada lapangan tennis nya. Mayoritas penduduk daerah petojo adalah orang pribumi, hanya ada dua orang belanda, dimana salah satunya adalah komisaris polisi.

Pada tahun 1941 terjadi perang antara sekutu dengan Jepang. Sebelum perang banyak orang Belanda yang dimobilisasi, maka banyak lowongan kerja terbuka. Salah satu lowongan kerjanya adalah sebagai wakil kepala keuangan negara di Pontianak. Karena Abdul Hakim dianggap bekerja dengan baik, ia disuruh ke Pontianak untuk menjadi wakil kepala keuangan negara selama 6 bulan atau penempatan sementara. Karena keadaan antara sekutu dan jepang makin meruncing, pada awal bulan September ia mendapat perintah untuk ke Makassar dan menjadi kepala keuangan negara (daerah nya mencakup Sulawesi, Bali, Papua). Akhirnya Abdul Hakim ke Jakarta untuk menjemput keluarga, lalu bersama-sama ke Makassar (sampai Surabaya naik kereta, dari Surabaya ke Makassar naik kapal). Abdul Hakim dan keluarga sampai di Makassar akhir November, lalu langsung mendapatr rumah. Barang-barang dari Jakarta seperti lampu gantung, dll baru sampai di Makassar setelah 1 minggu mereka pindah. Baru 1 malam merasakan lampu gantung yang datang dari Jakarta, tiba-tiba ada pengumuman dilarang memasang lampu karena khawatir serangan mendadak Jepang.

Pada tanggal 8 Desember dinyatakan perang oleh Jepang. Abdul Hakim mencari jalan dan akhirnya menemukan jalan yang tidak jauh dari Makassar. Ia bertemu dengan wedana (sekarang pangkatnya diatas camat, dibawah bupati) di 20 km diluar Makassar. Perjalanan sangat lama karena kecepatan maksimal mobil pada saat itu hanya 10 km/jam. Abdul Hakim mengungsi ke daerah luar Makassar, tetapi ia belum boleh menutup kantor karena belum mendapat izin. Pada bulan Februari Jepang mendarat di luar Makassar, dan Abdul Hakim diperintahkan untuk menghentikan kantor. Ia pergi ke Subuminasa menaiki sepeda, ketika ia melihat kantornya ternyata yang jaga sudah orang-orang Jepang. Akhirnya Abdul Hakim memutuskan untuk melewati sungai, pada saat melewati sungai ia tak sengaja bertemu dengan pegawai nya yang pernah ia maki-maki. Karena pegawai nya baik, Abdul Hakim pun dibantu menyebrangi sungai dan mencari jalan besar. Lalu ia ke Limbung, dan diungsikan 5km ke pedalaman karena Jepang suka bertindak yang macam-macam apalagi dengan perempuan.Setelah itu ia mendapat panggilan pegawai untuk kembali masuk kantor. Abdul Hakim mulai bekerja dengan Jepang, jepang memercayai Abdul Hakim karena kerjanya dianggap bagus.

Pada tahun 1943, ia menerima kawat dari Sumatera yang berisi pemberitahuan bahwa ayahnya telah tiada. Ia sangat sedih dan memutuskan pulang. Awalnya ia sempat tidak diizinkan pulang oleh gubernur karena terlalu bahaya, tetapi iya memaksa, akhirnya gubernur menyediakan kapal jepang. Sampai di Surabaya Abdul Hakim melewati jalur darat lalu ke Jakarta dan berhenti selama sekitar 2 minggu lebih untuk bertemu keluarga dan karena adiknya juga ingin ikut ke Sumatera. Abdul Hakim berhenti di Pulau Jawa sekitar kira-kira 1 bulan. Setelah itu Abdul Hakim dan Keluarga menyebrang ke Sumatera menaiki perahu. Pada suatu malam sudah mendekati Sumatera, kapal yang dikendarai nya bocor. Karena terkena batu karang, bocor semakin besar. Akhirnya nahkoda memutuskan untuk berlabuh di pantai yang tak dikenal. Di kampung itu penduduk-penduduknya sangat baik, dan senang menolong. Ternyata Abdul Hakim mendarat di Kalianda. Para penduduk kampung terdekat menyruh Abdul Hakim dan keluarga nya menginap di salah satu kelas di SD untuk sementara karena pada waktu itu sekolah sedang libur, dan karena transportasi yang datang ke Kalianda hanya seminggu sekali. Akhirnya mereka naik bus ke Tanjung Karang dan menginap selama 1 minggu untuk menjemur pakaian yang terkena air laut, lalu mereka ke tapanuli dengan memakan waktu 2 minggu lewat darat.

Perjuangan Abdul Hakim

Pada saat Abdul Hakim bersekolah di KWF, ia ikut Jong Sumatranean Bond, yaitu perkumpulan setiap daerah anak-anak muda. Perkumpulan ini adalah cikal bakal kongres pemuda yang menghasilkan Sumpah Pemuda. Ini adalah perkenalan pertama Abdul Hakim dengan Politik. Karena ayahnya khawatir ia menjadi aktifis politik dan ditangkap Belanda, maka ia disuruh pindah ke Medan. Di Medan ia tidak bisa ikut kegiatan politik karena di Medan tajam pengawasan oleh PID (intelijen politik). Abdul Hakim tidak aktif dalam kegiatan politik sampai Jepang mendarat di Indonesia. Karena Jepang ingin menanamkan image baik di depan bangsa Indonesia, maka Jepang membuat dewan perwakilan rakyat di Tapanuli, Sumatera. Abdul Hakim dipanggil ke Taruntung (ibukota Tapanuli) untuk menjadi sekertaris tetap dewan. Sejak saat ini Abdul Hakim mulai aktif kembali dalam dunia politik, dan ia diterima dengan baik oleh Jepang. Pada masa penjajahan Jepang tidak ada yang menjual kain, karena Jepang sangat senang dengan Abdul Hakim, ketika Jepang akan pergi Abdul Hakim diberi hadiah kain sebanyak 10 blok untuk membuat celana, dll.

Pada zaman kemerdekaan 17 Agustus 1945, di Tapanuli juga dibentuk penitia persiapan kemerdekaan yang dipilih secara demokratis. Kepala daerah Tapanuli, Dr. Tobing meminta Abdul Hakim menjadi wakilnya karena profesi nya adalah dokter maka ia merasa tidak berpengalaman di bidang politik. Abdul Hakim diangkat menjadi wakil residen. Di Tapanuli dibuat ORITA (Oeang Republik Tapanuli), ORITA dibuat dengan dicetakm tetapi di tandatangani secara manual agar tidak bisa dipalsukan. Karena lelah menandatangani setiap uang, ia menugaskan wakilnya. Selama Abdul Hakim di Tapanuli, terdapat banyak laskar-laskar, yaitu semacam tentara tetapi belum teratur. Laskar-laskar itu sering saling bertempur atau adu jago. Dr. Tobing merasa tidak sanggup menangani laskar-laskar itu, maka ia menugaskan Abdul Hakim.

Karena Abdul Hakim berhasil mengamankan daerah dan menciptakan sistem keuangan yang terkendali, Bung Hatta yang sedang berada di Tapanuli memerintahkan Abdul Hakim pergi ke Riau untuk menjadi residen di Riau. Dulu di Riau belum ada pemerintahan, maka Bung Hatta menyuruh Abdul Hakim untuk membentuk pemerintahan. Abdul Hakim tidak mau memerintah di tempat yang belum ada pemerintahan, jadi ia menolak perintah Bung Hatta. Bung Hatta mengancam memberhentikan Abdul Hakim jika ia tidak mau berangkat ke Riau. Tetapi Abdul Hakim tetap tidak mau berangkat. Akhirnya Abdul Hakim di berhentikan sebagai wakil residen di Tapanuli oleh Bung Hatta karena dianggap membangkang. Pulang dari Bukit Tinggi ia menjadi anggota Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), cikal bakal DPR. Pada tahun 1946, ia diberikan kesempatan oleh Belanda untuk pergi ke Jawa mengikuti konferensi KNPI di Malang selama 1 bulan.

Menjelang agresi militer kedua pada tahun 1948, di Banda Aceh diadakan konferensi KNPI se Sumatera, dan Abdul Hakim datang untuk mewakili Tapanuli. Ketika ia sedang di Banda Aceh, terjadi agresi militer kedua, maka ia harus melewati jalur darat dari Pantai Barat ke Meulaboh, Tapak Tuan, setelah itu iya lewat jalur perairan menaiki perahu, karena terkena ombak, kapal yang ia naiki bocor lagi dan Abdul Hakim pun terdampar di pantai dekat Barus. Saat ini Belanda sudah mulai memasuki Siboga, sedangkan Sidempuan masih dikuasai Republik. Akhirnya Abdul Hakim memilih melewati hutan lalu ke Sidempuan. Sesampai nya di Sidempuan ketika Abdul Hakim bertemu Belanda, Belanda bingung menangkap Abdul Hakim atau tidak karena ia bukan orang pemerintahan tetapi berpengaruh besar. Akhirnya Abdul Hakim tidak jadi ditangkap oleh Belanda.

Pada tahun 1949, karena agresi militer kedua sekolah Indonesia ditutup dan belanda membentuk sekolah tingkat SMA. Belanda mengiming-imingkan guru-guru yang baru kehilangan pekerjaan dengan keju, beras, dan gaji yang lebih tinggi. Akhirnya didirikan SMA Perjuangan, direkturnya adalah besan dari Abdul Hakim. Pada tahun 1949, SMA Perjuangan meluluskan pelajar SMA untuk pertama kali. Sampai di Jakarta murid yang mendaftar ke universitas sedikit, maka semua pendaftar diterima. Pada saat sedang pergi ke Jakarta tahun 1949, Abdul Hakim yang telah pensiun mendapan perintah agar bergabung ke Jakarta untuk mengikuti KMB sebagai salah satu wakil Indonesia. Setelah penyerahan kedaulatan kepada Indonesia, Abdul Hakim dipanggi lagi oleh KNPI untuk dijadikan wakil perdana menteri di Jogja. Pada masa itu Indonesia terdiri dari beberapa negara bagian, yaitu Jogja, Makassar, Sumatra Selatan, Sumatera Timur, Bali. Abdul Hakim pergi ke Jakarta menggunakan pesawat untuk berunding bersama negara-negara bagian. Ia berhasil menyatukan Indonesia sebagai negara kesatuan lagi. Setelah itu pada saat Abdul Hakim sedang berada di Jakarta, ia diangkat menjadi anggota Badan Pemeriksa Keuangan.

Pada saat Indonesia baru memiliki parlemen, banyak orang-orang Cina selundupan yang sering mengambil dan merusak tanah perkebunan sumatera untuk diekspor. Karena tidak ada kesepakatan, ketika Abdul Hakim mendengar orang-orang Cina di Tanjung Warawa semakin menjadi-jadi ia menyuruh polisi untuk menggusur mereka. Ketika digusur banyak orang-orang Cina yang melawan, dan menyerang polisi, akibatnya ada orang Cina yang tertembak oleh polisi. Pada saat ini di Aceh juga sedang bergejolak, karena pemerintah pusat tidak menepati janji. Jadi ketika Abdul Hakim menjadi gubernur, Aceh memberontak untuk pertama kali. Ketika ia ke aceh menaiki panser, orang-orang aceh yang bukan main fanatiknya memukul-mukul panser hingga mereka meninggal. Karena terjadi keributan di Tanjung Warawa, parlemer berdebat (pada saat itu Masyumi kuat). Kabinet akhirnya di jatuhkan dan Abdul Hakim diberhentikan sebagai gubernur.

Abdul Hakim diperintahkan mendampingi menteri dalam negeri untuk menjadi pegawai. Pada tahun 1955 diadakan pemilu pertama (pemilu bersih yang diakui seluruh dunia) dan Masyumi mendapat suara terbanyak. Abdul Hakim dijadikan menteri negara. Pada masa itu jika belum diberi jabatan oleh perdana menteri, masih bekerja di kantor perdana menteri. Tetapi Abdul Hakim dijadikan menteri pertahanan oleh perdana menteri, letak kantornya di departemen pertahanan. Ia diperintahkan untuk membenahi tentara, memberhentikan panglima angkatan darat (A.H. Nasution) dan kepala intelijen angkatan darat (Zulkifli Lubis). Karena tidak ada komandan, tetapi ada tentara maka dipilih komandan baru. Bambang Utomo (panglima Palembang) diperintahkan untuk menjadi komandan oleh Bung Karno, tetapi tidak ada yang setuju, sedangkan Bambang yang dari Jawa Timur disetujui dengan alasan ia sedang sakit TBC berat. Tidak lama kemudian Bambang dari Jawa Timur meninggal dunia. Kembali dibuat pertemuan antara kolonel-kolonel se Indonesia, Abdul Hakim disuruh memutuskan agar mereka mau bersatu. Calon-calonnya adalah Kolonel Nasution atau Kolonel Lubis. Kolonel Nasution terpilih, setelah Abdul Hakim melapor ke Burhanuddin Harahap, Kolonel Nasution kembali menjadi kepala staf Angkatan Darat. Zulkifli lubis dibebaskan dari tuduhan bahwa ia mau Bung Karno.

Pada tahun 1957 terjadi pemberontakan PRRI yaitu pemberontakan dari daerah ke pusat. Kolonel Berlian dari Sumatera Selatan mulai memberontak, diikuti Kolonel Simbolon dari Sumatera Utara, dan menjalan sampai ke Padang, Makassar dan Manado. Abdul Hakim pergi ke Pekan Baru selama 2 minggu karena di Jakarta sudah terlalu riuh. Setelah itu ia mendengar kabar bahwa semua pemberontak telah berkumpul ke Bukit Tinggi. Abdul Hakim berangkat ke Bukit Tinggi dan tinggal di rumah orang tuanya. Pada saat ini bahaya komunis makin menjadi-jadi karena Bung Karno dekat dengan komunis. Abdul Hakim tidak setuju dengan Bung Karno yang menganggap jika komunis dibubarkan maka negeri ini akan pecah. Abdul Hakim tidak kembali ke Jakarta, sehingga ketika pasukan dari Jakarta menyerang Bukit Tinggi ia ditanya sedang apa disana. Pada tahun 1961 ia meninggal di Jakarta. Pada awalnya keluarganya sempat khawatir karena tidak ada uang pensiun, tetapi ternyata sistem kepegawaian pada masa itu tidak memberhentikan uang pensiun walaupun ia sudah lama berhenti dari pekerjaan atau sudah meningga. Karena ia mempunyai 11 jabatan, maka keluarganya tercukupi.

Amira Maryana dan Januar Hakim

[+/-]Baca Lebih Lanjut? Klik Judul Artikel

Amira Maryana dan Negara India

Republik India adalah sebuah negara yang terletak di kawasan Asia Selatan. Negara ini memiliki jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, dengan populasi lebih dari satu miliar jiwa, dan adalah negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis. Jumlah penduduk India tumbuh pesat sejak pertengahan 1980-an. Ekonomi India adalah terbesar keempat di dunia dalam PDB, diukur dari segi paritas daya beli (PPP), dan salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. India, negara dengan sistem demokrasi liberal terbesar di dunia, juga telah muncul sebagai kekuatan regional yang penting, memiliki kekuatan militer terbesar dan memiliki kemampuan senjata nuklir.

Terletak di Asia Selatan dengan garis pantai sepanjang 7.000 km, dan bagian dari anak benua India, India merupakan bagian dari rute perdagangan penting dan bersejarah. Dia membagi perbatasan dengan Pakistan, Republik Rakyat Cina, Myanmar. Banglades, Nepal, Bhutan, dan Afganistan. Sri Lanka, Maladewa, dan Indonesia adalah negara kepulauan yang bersebelahan.

India adalah letak dari peradaban kuno seperti Budaya Lembah Indus dan merupakan tempat kelahiran dari empat agama utama dunia: Hindu, Buddha, Jainisme, dan Sikhisme. Negara ini merupakan bagian dari Britania Raya sebelum meraih kemerdekaan pada 1947.

Sejarah India

Sejarah Republik India dimulai pada tanggal 26 Januari 1950. Negara ini menjadi kerajaan independen dalam Persemakmuran Inggris 15 Agustus 1947. George VI (Albert Frederick Arthur George) merupakan raja sampai republik diproklamasikan pada tahun 1950. Saat ini mayoritas Muslim-barat laut dan Inggris-timur India dipisahkan ke dalam Dominion Pakistan, oleh partisi India. Partisi ini menyebabkan perpindahan penduduk lebih dari 10 juta orang antara India dan Pakistan dan kematian sekitar satu juta orang. Lord Louis Mountbatten, dan kemudian Chakravarti Rajagopalachari bertugas di kantor Gubernur Jenderal India. Jawaharlal Nehru menjadi Perdana Menteri pertama India dan Vallabhbhai Sardar Patel menjadi Wakil Perdana Menteri India serta Menteri Dalam Negeri.
Pada tanggal 26 Januari 1950, India menjadi republik dan konstitusi baru mulai berlaku di mana India didirikan sebagai sebuah negara sekuler dan demokratis. Bertahun-tahun setelah kemerdekaan, India telah membuat kemajuan besar, telah mengembangkan perindustrian dan pertanian, dan telah memiliki sistem pemerintahan yang membuatnya negara demokrasi terbesar di dunia. Bangsa ini telah menghadapi tantangan kekerasan agama, casteism, naxalism, terorisme dan pemberontakan separatis daerah, terutama di Jammu dan Kashmir dan timur laut India. India memiliki sengketa wilayah yang belum terselesaikan dengan Republik Rakyat Cina, yang, pada tahun 1962, meningkat menjadi Perang Sino-India, dan dengan Pakistan, yang mengakibatkan perang pada tahun 1947, 1965, 1971 dan 1999.
India adalah negara yang dipersenjatai dengan senjata nuklir; setelah melakukan tes nuklir pertama pada tahun 1974, diikuti oleh lima tes lain pada tahun 1998. Dari tahun 1950 hingga 1980-an, India mengikuti kebijakan socialist-inspired. Perekonomian India terbelenggu dengan peraturan yang luas, proteksionisme dan kepemilikan publik, yang mengarah ke korupsi dan pertumbuhan ekonomi yang lambat. Dimulai pada tahun 1991, reformasi ekonomi yang signifikan [5] telah merubah India menjadi salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia, meningkatkan kekuasaan globalnya.

1947-1950

Pemisahan India dan Pakistan

Sekitar 3,5 juta orang Hindu dan Sikh diperkirakan tinggal di Punjab Barat, Utara-Barat Provinsi Frontier, Baluchistan, Bengal Timur dan Sind bermigrasi ke India dalam ketakutan akan dominasi dan penindasan Muslim Pakistan. Kekerasan telah membunuh diperkirakan satu juta orang Hindu, Muslim dan Sikh, dan dengan sungguh-sungguh menyetabilkan kedua kekuasaan sepanjang Punjab, perbatasan Bengal, dan kota-kota Calcutta, Delhi dan Lahore. Kekerasan dihentikan pada awal September karena upaya kooperatif dari kedua pemimpin India dan Pakistan, dan terutama karena upaya Mohandas Gandhi, pemimpin perjuangan kemerdekaan India, yang melakukan puasa-sampai-mati di Calcutta dan kemudian di Delhi untuk menenangkan orang dan menekankan perdamaian meskipun hidupnya terancam. Kedua Pemerintah membangun kamp-kamp besar untuk para pengungsi yang keluar dan masuk, dan Tentara India dikerahkan untuk memberikan bantuan kemanusiaan dalam skala besar. Pembunuhan Mahatma Gandhi pada tanggal 30 Januari 1948 dilakukan oleh Nathuram Vinayak Godse, yang berasosiasi dengan gerakan nasionalis Hindu, yang menuntut dia bertanggung jawab terhadap pemisahan dan menuduh bahwa Gandhi memenuhi tuntutan umat Islam. Lebih dari satu juta orang memenuhi jalan-jalan di Delhi untuk mengikuti prosesi di tempat kremasi dan menunjukkan rasa hormat mereka untuk terakhir kali.

Pada tahun 1949, tercatat satu juta pengungsi Hindu memenuhi Bengal Barat dan negara-negara lain dari Pakistan Timur, karena kekerasan, intimidasi dan penindasan dari penguasa Muslim. Penderitaan para pengungsi membuat orang Hindu dan nasionalis India marah, dan populasi pengungsi menguras sumber daya negara bagian di India, yang tidak mampu menampung mereka. Meskipun tidak mengesampingkan perang, Perdana Menteri Nehru dan Sardar Patel mengundang Liaquat Ali Khan untuk melakukan pembicaraan di Delhi. Meskipun banyak orang India disebut peredaan ini, Nehru menandatangani perjanjian dengan Liaquat Ali Khan yang menyatakan perlindungan terhadap minoritas dan pembentukan komisi minoritas pada kedua negara. Walaupun menentang prinsip, Patel memutuskan untuk kembali Pakta ini demi perdamaian, dan memainkan peran penting dalam menggalang dukungan dari Bengal Barat dan India, dan menegakkan ketentuan-ketentuan Pakta. Khan dan Nehru juga menandatangani perjanjian perdagangan, dan berkomitmen untuk menyelesaikan sengketa bilateral melalui cara-cara damai. Ratusan ribu umat Hindu terus-menerus kembali ke Pakistan Timur, tapi perbaikan hubungan tidak berlangsung lama, terutama karena sengketa Kashmir.

Penyatuan Serikat

India Inggris terdiri dari 17 propinsi dan 562 negara bagian. Provinsi-provinsi diberikan kepada India atau Pakistan, dalam beberapa kasus khususnya Punjab dan Bengal setelah di pisahkan. Para kepala dari negara-negara bagian, bagaimanapun, memiliki hak untuk baik tetap independen atau bergabung dengan bangsa lain. Jadi pemimpin India melihat harapan mewarisi bangsa yang terpecah-pecah antara kerajaan era abad pertengahan dan propinsi yang diorganisasi oleh kekuasaan kolonial. Di bawah kepemimpinan Vallabhbhai Sardar Patel, Pemerintah baru dari negosiasi politik India didukung dengan pilihan (untuk beberapa kesempatan) aksi militer untuk menjamin keunggulan pemerintah pusat dan Konstitusi yang sedang disusun.
Ada tiga Negara yang ternyata lebih sulit untuk disatukan daripada yang lain:
1. Junagadh

Desember 1947, plebisit menghasilkan 99% suara untuk bergabung dengan India, membatalkan pencapaian kontroversi ke Pakistan, yang dibuat meskipun orang-orang di negara mayoritas beragama Hindu.

2. Hyderabad

Patel memerintahkan tentara India untuk menjatuhkan pemerintah Nizam setelah kegagalan perundingan, yang dilakukan antara 13-17 September 1948. Negara ini didirikan sebagai negara India pada tahun depan nya.

3. Wilayah Kashmir di ujung utara benua dengan cepat menjadi sumber kontroversi yang meledak menjadi Perang Pertama Indo-Pakistan yang berlangsung pada tahun 1947-1949. Akhirnya gencatan senjata yang diawasi PBB telah disepakati untuk meninggalkan kekuasaan kepada India dua pertiga dari daerah. Kontroversi timbul karena Jawaharlal Nehru telah sepakat untuk memberikan plebisit kepada Negara. Namun karena upaya Pakistan dipaksa untuk menyatukan Kashmir, itu dibantu dan disatukan oleh India, plebisit tidak pernah diselenggarakan. Konstitusi India mulai berlaku di Kashmir pada tanggal 26 Januari 1950 dengan ketentuan khusus untuk negara.

Konstitusi

Majelis Konstituante mengadopsi Konstitusi India, yang dirancang oleh sebuah komite yang dipimpin oleh B.R. Ambedlar pada tanggal 26 November 1949. India menjadi sebuah negara federal, demokratis setelah konstitusinya mulai berlaku pada tanggal 26 Januari 1950. Rajendra Prasad menjadi presiden pertama India.

1950-1960an

India mengadakan pemilu pertama nasional dibawah konstitusi tahun 1952, dimana terdapat lebih dari 60% suara tercatat. Partai Kongres Nasional memenangkan mayoritas, dan Jawaharlal Nehru memulai masa jabatan kedua sebagai perdana menteri. Presiden Prasad juga terpilih untuk masa jabatan kedua oleh parlemen pertama electoral college India.

Administrasi Nehru (1952-1964)

Perdana menteri Nehru membawa kongres kepada kemenangan pemilu utama pada 1957 dan 1962. Parlemen melalui reformasi ekstensif yang meningkatkan hak-hak hukum perempuan dalam masyarakat Hindu, yang selanjutnya diatur terhadap diskriminasi kasta. Nehru berinisiatif kuat untuk mendaftarkan anak-anak India menyelesaikan pendidikan dasar, dan ribuan sekolah, universitas, dan lembaga-lembaga pembelajaran lanjutan, seperti Institut Teknologi India. Nehru menjadi model sosialis bagi bagi perekonomian India, tidak ada pajak bagi petani India, gaji minimum dan tunjangan bagi buruh, dan nasionalisasi industry berat seperti baja, penerbangan, perkapalan, pertambangan dan listrik. Pekerjaan umum yang ekstensif dan kampanye industrialisasi menghasilkan pembangunan bendungan utama, saluran irigasi, jalanan-jalanan, dan stasiun pembangkit listrik tenaga air dan panas.

Organisasi Ulang Negara Bagian

Gerakan puasa-sampai-mati Potti Sreeramulu dan mengakibatkan permintaan kematian negara Andhra pada tahun 1953 memicu pembentukan kembali Uni India. Nehru menunjuk komisi pengorganisasi ulang negara bagian, dengan rekomendasi, aksi organisasi ulang negara bagian berlalu pada tahun 1956. Negara bagian yang lama dibubarkan dan negara bagian yang baru dibentuk pada baris linguistic bersama dan etnik demografis. Pemisahan Kerala dan daerah yang berbahasa Telugu di negara bagian Madras memungkinkan pembentukan sebuah negara bagian eksklusif berbahasa Tamil yaitu Tamil Nadu. Pada tanggal 1 Mei 1960 negara bagian Maharashtra dan Gujarat dibentuk dari negara bagian Bombay. Negara bagian yang berbahasa Punjabi, yaitu Punjab akhirnya terbentuk setelah perjuangan panjang.

Kebijakan Luar Negeri dan Konflik Militer

Kebijakan luar negeri Nehru menginspirasi gerakan non-blok yang ditemukan oleh India. Nehru memelihara hubungan baik dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet, dan mendorong Republik Rakyat Cina untuk bergabung dalam komunitas global bangsa-bangsa. Pada tahun 1956, ketika perusahaan Terusan Suez ditangkap oleh pemerintah Mesir, konferensi internasional menghasilkan suara 18-4 untuk member tindakan terhadap Mesir. India adalah satu dari empat pendukung Mesir, bersama dengan Indonesia, Sri Lanka dan Uni Soviet. India menentang pemisahan di Palestina dan invasi Sinai pada tahun 1956 oleh Israel, Inggris dan Perancis, tetapi tidak menentang Cina yang mengontrol Tibet, dan penindasan gerakan pro-demokrasi di Hungaria oleh Uni Soviet. Meskipun Nehru menolak ambisi nuklir untuk India, Kanada dan Perancis membantu India dalam pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir. India juga membuat kesepakatan dengan Pakistan pada tahun 1960 tentang penggunaan air dari ketujuh sungai berbagi dengan negara-negara lain. Nehru mengunjungi Pakistan pada tahun 1953, tetapi karena kekacauan politik di Pakistan, tidak ada kemajuan pada sengketa Kashmir.

India Setelah Nehru

Jawaharlal Nehru meninggal pada tanggal 27 Mei 1964. Lal Bahadur Shastri menggantikan nya sebagai perdana menteri. Pada tahun 1965 dalam perang kedua Kashmir, India dan Pakistan kembali perang tetapi tanpa hasil yang definitif atau perubahan Kashmir. Perjanjian Tashkent ditandatangani dibawah mediasi pemerintah Soviet, tetapi Shastri meninggal pada malam hari setelah upacara penandatanganan. Pemilihan kepemimpinan mengakibatkan elevasi Indira Gandhi, putrid Nehru yang telah menjabat sebagai menteri informasi dan penyiaran, sebagai perdana menteri ketiga. Ia dikalahkan oleh sayap kanan Morarji Desai. Partai kongres memenangkan mayoritas yang berkurang pada tahun 1967 karena kekecewaan pada kenaikan harga komoditas, pengangguran, kesendatan ekonomi, dan krisis pangan. Indira Gandhi memulai catatan setelah menyetujui devaluasi Rupee India, yang menyusahkan India dalam bidang bisnis dan konsumen, dan import gandum dari Amerika Serikat menurun karena sengketa politik.

Morarji Desai memasuki pemerintahan Gandhi sebagai wakil perdana menteri dan menteri keuangan, dan dengan politisi kongres senior berusaha membatasi otoritas Gandhi. Setelah mengikuti nasihat penasihat politiknya P.N. Haskar, Gandhi menghidupkan kembali seruan populernya terhadap perubahan besar kebijakan-kebijakan sosialis. Ia berhasil mengakhiri jaminan dana rahasia untuk mantan royalty India, dan menjalankan serangan besar terhadap hirarki partai nasionalisasi bank-bank India. Walaupun ditentang oleh Desai dan komunitas bisnis India, kebijakan ini populer dengan massa. Ketika politisi kongres mencoba mengusir Gandhi dengan menghentikan keanggotaan kongresnya, Gandhi diberdayakan dengan keluaran besar parlemen dan kongresnya sendiri. Kongres Nasional India berhenti pada tahun 1969, Gandhi terus memerintah dengan mayoritas sedikit.