Malaysia: Bersekutu, Bertambah Mutu

Malaysia adalah sebuah negara federasi yang terdiri dari tiga belas negara bagian dan tiga wilayah persekutuan di Asia Tenggara dengan luas 329.847 km persegi. Ibukotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Putrajaya menjadi pusat pemerintahan persekutuan. Jumlah penduduk negara ini melebihi 27 juta jiwa. Negara ini dipisahkan ke dalam dua kawasan, Malaysia Barat dan Malaysia Timur. Iklim lokal adalah Musim Kemarau (April hingga Oktober) dan Musim Penghujan (Oktober hingga Februari). Suku Melayu menjadi bagian terbesar dari populasi Malaysia. Terdapat pula komunitas Tionghoa-Malaysia dan India-Malaysia yang cukup besar. Bahasa Melayu dan Islam masing-masing menjadi bahasa dan agama resmi negara. 

Perioderisasi Awal, Masa Penjajahan serta Pasca Kemerdekaan

Abad ke 5 : Kesultanan Malaka didirikan dan kemakmurannya menarik minat penjajah dari Portugis, Belanda dan Inggris. Kemakmuran kesultanan ini juga didukung oleh Semenanjung Melayu yang berubah menjadi  pusat perdagangan Asia Tenggara.

Abad Ke 10: Kerajaan-kerajaan mulai bermunculan, seperti Lembah Bujang di Kedah, Beruas dan Gangga Negara di Perak, dan Pan Pan di Kelantan.

1826: Pemukiman Selat (Straits Settlements) Koloni Mahkota (Crown Colony) Inggris dibentuk pada 1826, dan Inggris sedikit demi sedikit menyebarkan pengaruhnya ke seluruh semenanjung. Pemukiman Selat termasuk Pulau Pinang, Singapura dan Malaka.

1867: Inggris menjadi semakin agresif dan mulai merebut negeri-negeri Melayu lainnya. Akibat perang saudara, gangguan persatuan sulit Cina, Inggris telah dipilih untuk menyelesaikan masalah-masalah penduduk Negeri Selat

1910-1918: Kesembilan kesultanan Melayu bersama-sama dengan Singapura membentuk koloni Inggris Malaya. Inggris mendorong imigrasi Tamil dari India Selatan. pekerja India terdiri dari tenaga kerja perkebunan inti.

1919-1929: Imigran dari Cina mulai banyak yang berdatangan, dan menetap di daerah perkotaan Singapura dan Kuala Lumpur. Pelabuhan Singapura dijadikan pangkalan utama angkatan laut Inggris di Asia. 

1930-1940: Dipengaruhi insiden di Cina, imigran Cina mendirikan Partai Komunis Malaya pada tahun 1930. Terjadi pergolakan antar etnis Cina dan Melayu. Pedagang Cina mendominasi perdagangan dan pertambangan timah.

1941-1944: Jepang menduduki Malaya dan Borneo pada tahun 1942, membuat Malaya area pementasan dan port catu dan menggunakan kerja paksa untuk mengintensifkan karet, kelapa sawit, dan operasi pertambangan.

1945-1947: Malaya dibebaskan dari kependudukan Jepang pada tahun 1945. Uni Malaya menggabungkan semua kecuali Singapura pada tahun 1946. Imigran Cina dan India memperoleh hak kewarganegaraan penuh. Sarawak dan Sabah menjadi koloni mahkota pada tahun 1946.

1948-1949: Federasi Malaya didirikan pada tahun 1948 sebagai konsesi terhadap tuntutan UMNO dan mencakup semua Malaya kecuali Singapura. Ini mendesentralisasi kewenangan kembali ke negara-negara Melayu dan hak kewarganegaraan untuk non-Melayu

1950-1956: Inggris memulai pembicaraan dengan para pemimpin etnis, menjanjikan mereka kemerdekaan. The UMNO, MCA, dan Kongres India Melayu bersatu untuk membentuk Partai Aliansi. Dipimpin oleh Tunku Abdul Rahman, ia memenangkan 51 dari 52 kursi dalam pemilu legislatif tahun 1955 nasional.

1957-1962: Malaya merdeka pada tanggal 31 Agustus 1957 dengan nama federasi Malaya. Sebuah negara monarki, federal konstitusional dengan Kuala Lumpur sebagai ibukota dan Tunku Abdul Rahman sebagai perdana menteri. Keadaan darurat berakhir pada tahun 1960 dengan kekalahan dari gerilyawan Komunis. Pada 1962, usulan untuk menggabungkan dengan Singapura dan negara-negara Borneo dari Sabah dan Sarawak mendapatkan dukungan yang luas. 

1963-1968: Singapura, Sabah, dan Sarawak bergabung dengan negara-negara Malaya menjadi negara Malaysia. Namun pada 9 Agustus 1965 Singapura dikeluarkan dari Malaysia dan menjadi negara merdeka yang bernama Republik Singapura. Singapura dan Malaysia membantu menemukan Perhimpunan Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada 1967. 

1969-1970an: Terbentuk sebuah kebijakan ekonomi yang kontroversial yaitu, upaya menaikkan kesejahteraan ekonomi bumiputra dibandingkan dengan kelompok suku lainnya. Kebijakan ini diluncurkan oleh Perdana Menteri Abdul Razak. Malaysia sejak saat itu memadukan pertumbuhan ekonomi dengan kebijakan ekonomi dan politik yang menyokong keikutsertaan yang pantas dari semua ras.

1980-1990an: Malaysia mengalami pertumbuhan ekonomi yang berarti di bawah kepemimpinan perdana menteri keempat, Dr. Mahathir Mohamad. Pada periode ini Malaysia mengalami lompatan dari ekonomi berbasis pertanian ke ekonomi berbasis manufaktur dan industri. Pada periode ini juga, bentang darat Malaysia berubah dengan tumbuhnya beraneka mega-proyek. Proyek paling terkemuka adalah Menara Kembar Petronas, Bandar Udara Internasional Kuala Lumpur, Jalan Tol Utara-Selatan, Sirkuit F1 Sepang, Multimedia Super Corridor, dan Putrajaya, pusat pemerintahan persekutuan baru.

1995-awal 2000: Pada penghujung 1990-an, Malaysia diguncang oleh Krisis finansial Asia 1997, juga tidak stabilnya politik yang disebabkan oleh penahanan Wakil Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim. Terdapat pula tentangan dari kaum sosialis dan reformis, sampai kepada upaya pembentukan negara Islam. Pada 2003, Dr. Mahathir, perdana menteri Malaysia yang paling lama menjabat, mundur dan digantikan oleh wakilnya, Abdullah Ahmad Badawi.

2007-2008: Pada November 2007, Malaysia digoyang oleh dua unjuk rasa anti-pemerintah. Unjuk rasa Bersih 2007 sejumlah 40.000 orang dilaksanakan di Kuala Lumpur pada 10 November menganjurkan reformasi daerah pemilihan. Itu dipicu oleh dugaan-dugaan korupsi dan ketidaksesuaian di dalam sistem pemilihan di Malaysia. Unjuk rasa lainnya dilakukan pada 25 November di ibukota Malaysia. Penggerak unjuk rasa ini, Hindu Rights Action Force, melakukan protes berkenaan kebijakan yang timpang, mengutamakan Suku Melayu. Pada 16 Oktober 2008, HINDRAF dilarang karena pemerintah mengecap kumpulan yang tidak berdaftar itu sebagai "ancaman bagi keamanan nasional", karena berusaha mendapatkan bantuan dan dukungan dari kelompok teroris.

Politik dan Pemerintahan

Federasi Malaysia adalah sebuah monarki konstitusional. Kepala negara persekutuan Malaysia adalah Yang di-Pertuan Agong, biasa disebut Raja Malaysia yang sekarang dijabat oleh Mizan Zainal Abidin. Yang di-Pertuan Agong dipilih oleh sembilan Sultan Negeri-Negeri Malaya, untuk menjabat selama lima tahun secara bergiliran. 

Sistem pemerintahan di Malaysia bermodelkan sistem parlementer Westminster. Tetapi di dalam praktiknya, kekuasaan lebih terpusat di eksekutif daripada di legislatif, dan judikatif diperlemah oleh tekanan berkelanjutan dari pemerintah selama zaman Mahathir, kekuasaan judikatif itu dibagikan antara pemerintah persekutuan dan pemerintah negara bagian. Sejak kemerdekaan pada 1957, Malaysia diperintah oleh koalisi multipartai yang disebut Barisan Nasional (pernah disebut pula Aliansi). 

Kekuasaan legislatif dibagi antara legislatur persekutuan dan legislatif negeri. Parlemen bikameral terdiri dari Dewan Rendah, Dewan Negara dan Dewan Tinggi Senat atau Dewan Negara. Pemilihan umumdilakukan paling sedikit lima tahun sekali, dengan pemilihan umum terakhir pada Maret 2008. 

Kekuasaan eksekutif dilaksanakan oleh kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri yaitu Najib Tun Razak pada saat ini. Malaysia menetapkan bahwa perdana menteri haruslah anggota  Dewan Rakyat, yang direstui Yang di-Pertuan Agong dan mendapat dukungan majoritas di dalam parlemen.  Kabinet dipilih dari para anggota Dewan Rakyat dan Dewan Negara dan bertanggung jawab kepada badan itu. 

Pemerintah negara bagian dipimpin oleh Menteri Besar di negeri-negeri Malaysia atau Ketua Menteri di negara-negara yang tidak memelihara monarki lokal, yakni seorang anggota majelis negara bagian dari partai majoritas di dalam Dewan Undangan Negeri.

Ekonomi

Semenanjung Malaysia dan pastinya Asia Tenggara menjadi pusat perdagangan di kawasan selama berabad-abad. Berbagai komoditas seperti keramik dan rempah aktif diperdagangkan bahkan sebelum Kesultanan Melaka dan Singapura mengemuka.

Pada 1970-an, Malaysia mulai meniru ekonomi Empat Macan Asia (Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, dan Singapura) dan berkomitmen kepada transformasi dari ekonomi yang bergantung pada pertambangan dan pertanian ke ekonomi berbasis manufaktur. Dengan investasi Jepang, industri-industri berat mulai dibuka dan beberapa tahun kemudian, ekspor Malaysia menjadi mesin pertumbuhan primer negara ini. Pada dasarnya, pertumbuhan Malaysia bergantung pada ekspor bahan elektronik seperti chip komputer dan sebagainya. Akibatnya, Malaysia merasakan tekanan hebat semasa krisis ekonomi pada tahun 1998 dan kemerosotan dalam sektor teknologi informasi pada tahun 2001. 

Pada periode yang sama, pemerintah berupaya mengurangi angka kemiskinan dengan Kebijakan Ekonomi Baru Malaysia (NEP) yang kontroversial, setelah Peristiwa 13 Mei, kerusuhan antar-etnis pada 1969. Tujuan utamanya adalah menghilangkan keterkaitan ras dengan fungsi ekonomi, dan rencana lima tahun pertama mulai menerapkan NEP sebagai Rencana Malaysia Kedua. Baru-baru ini banyak debat muncul sekali lagi tentang hasil dan relevansi NEP. Kendati beberapa perbaikan di dalam kekuatan ekonomi Melayu secara umum, pemerintah Malaysia memelihara kebijakan diskriminasi yang menguntungkan Suku Melayu di atas suku lain, termasuk pengutamaan penerimaan kerja, pendidikan, beasiswa, perdagangan, akses mendapatkan rumah murah dan tabungan yang dibantu. Perlakuan khusus ini memicu kecemburuan dan kebencian di antara non-Melayu dan Melayu.

Ledakan ekonomi yang cepat memicu macam-macam masalah pemasokan. Sedikitnya tenaga kerja segera dipenuhi dengan mengalirnya jutaan pekerja imigran, banyak di antaranya ilegal. PLC yang kaya akan modal tunai dan konsorsium bank-bank segera menguntungkan pertambahan dan mencepatnya pemulaian pembangunan proyek-proyek infrastruktur besar. Ini berakhir ketika krisis finansial Asia 1997 melanda pada musim gugur 1997, menghantarkan kejutan besar bagi ekonomi Malaysia.

Seperti negara lain yang dipengaruhi krisis, terjadi penjualan singkat spekulatif mata uang Malaysia, ringgit. Penanaman modal asing jatuh pada tingkatan yang berbahaya, karena modal menguap ke luar negara, nilai ringgit jatuh dari MYR 2,50 per USD ke, MYR 4,80 per USD. Indeks komposit Bursa Malaysia terjungkal dari hampir 1.300 poin ke kisaran 400 poin dalam hitungan pekan. Setelah penangkapan kontroversial menteri keuangan Anwar Ibrahim, sebuah Dewan Aksi Ekonomi Nasional dibentuk untuk mengantisipasi krisis moneter. Bank Negara Malaysia menentukan pengendalian modal dan mematok nilai tukar ringgit Malaysia pada 3,80 terhadap dolar Amerika Serikat. Bagaimanapun, Malaysia menolak paket bantuan ekonomi dari Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia, tindakan yang mengejutkan analis asing.

Pada Maret, 2005, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) menerbitkan sebuah makalah tentang sumber-sumber dan langkah pemulihan Malaysia, ditulis oleh Jomo K.S. dari departemen ekonomi terapan, Universitas Malaya, Kuala Lumpur. Makalah itu menyimpulkan bahwa kontrol yang ditentukan pemerintah Malaysia tidaklah memperparah tidak pula membantu pemulihan. Faktor terbesar adalah menaiknya jumlah ekspor komponen elektronik, yang disebabkan oleh menaiknya permintaan komponen di Amerika Serikat, yang disebabkan oleh kekhawatiran dampak kedatangan tahun 2000 (Y2K) pada komputer dan perangkat digital lain yang lebih tua.

Malaysia mempunyai sejumlah elemen makroekonomi yang stabil (di mana tingkat inflasi dan tingkat pengangguran tetap di bawah 3%), simpanan pertukaran uang asing yang sehat, dan utang luar negeri yang rendah. Ini memungkinkan Malaysia untuk tidak mengalami krisis yang sama seperti Krisis finansial Asia pada tahun 1997. Walau bagaimanapun, prospek jangka panjang kelihatan kurang baik disebabkan kurangnya perubahan dalam sektor badan hukum terutama sektor yang berurusan dengan utang korporat yang tinggi dan kompetitif.

Nilai tukar yang dipatok dibuka kembali pada Juli 2005 untuk nilai tukar mengambang yang terawasi setelah satu jam pemberlakuan yang sama oleh Cina. Pada pekan yang sama, ringgit menguat satu persen dibandingkan mata uang utama lainnya dan diharapkan akan mengalami apresiasi lebih jauh. Tetapi pada Desember 2005, harapan apresiasi lebih jauh menjadi bisu karena aliran modal melampaui USD 10 miliar. 

Pada September 2005, Howard J. Davies, direktur London School of Economics, di dalam sebuah pertemuan di Kuala Lumpur, memperingatkan para pejabat Malaysia bahwa jika mereka ingin pasar modal fleksibel kembali, mereka harus mencabut larangan penjualan singkat. Pada Maret 2006, Malaysia mencabut larangan penjualan singkat. Kini, Malaysia dipandang sebagai negara industri baru. 

http://www.gomalaysia.net/history-of-malaysia

http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/my.html